Dapat Keluhan Maraknya Pungli Kepada Sopir Kontainer, Jokowi Langsung Telepon Kapolri 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo begitu mendengar keluhan parasopir kontainer diperbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Kamis, (10/6/2021). Para sopir tersebut mengeluhkan banyaknya pungutan liar alias Pungli dan premanisme di sekitar pelabuhan. Awalnya Presiden mendengarkan curhatan para sopir mengenai kendala kerja di saat pandemi seperti sekarang ini. Saat mendengar adanya beberapa sopir yang mengeluhkan maraknya pungli dan premanisme,Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris.

Presiden meminta ajudannya itu menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon. Saat telepon tersambung, presiden langsung meminta Kapolri menyelesaikan masalah tersebut. "Pak Kapolri selamat pagi," sapa Presiden.

"Siap, selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon dikutip dari Sekretariat Presiden. "Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver_kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden. "Siap," jawab Kapolri.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman preman. Keluhan keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden, "Siap Bapak," jawab Kapolri. Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer.

Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan. "Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status status di media sosial. Keluhan keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," tandasnya. Sebelumnya, sebuah cuitan berisi video curhat seorang sopir kontainer sempat viral di Twitter. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @ferry_kdg di Twitter itu, sopir minta perhatian ke Presiden Jokowi untuk menertibkan tiga depo yaitu Fortune, Dwipa dan New Priok Container Terminal One (NCPT 1).

"Andai saja statusku dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa apa tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta kekayaan ke Pak Presiden.Cuma satu tolong bubarkan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa," demikian rintihan sopir dalam video tersebut. Sopir tersebut juga merasa kemacetan parah di Tanjung Priok telah berdampak pada pendapatan dan nafkah yang ia berikan ke keluarga. Demikian juga dengan pungli yang kerap dilakukan oleh sejumlah depo kontainer. "Tolong pak, saya mohon tolong dengan sangat hormat saya ke pak Presiden, sakit pak dimarahin istri terus, pulang gak pernah bawa duit. Jalannya macet mulu, sama itu bertiga (depo), enggak G Fortune ya Dwipa, ya NPCT 1 pak. Sakit pak, setoran banyak, order banyak tapi gak _muter_, karena mandek jalannya Pak. Saya mohon Pak tolong dengarkan keluhan _driver_ Tanjung Priok pak," ujar sopir dalam narasi video yang telah dicuit ulang sebanyak 4.165 kali dan disukai 8.846 kali itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Eriko: PDIP Siap Bantu Anak Muda Indonesia untuk Dapatkan Beasiswa LPDP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga menyatakan pihaknya siap menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya para pemuda Indonesia, yang ingin memperoleh kesempatan memperebutkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kata Eriko, pihaknya akan menyampaikan kepada LPDP apabila ada calon mahasiswa tidak lolos seleksi beasiswa. Sehingga mereka juga bisa mengajukan lewat PDIP. […]

Read More
Nasional

Plt. Sestama BPIP: Rangkap Jabatan Tidak Cacat Hukum dan Lumrah

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sudah resmi menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Rangkap jabatan alias ex officio ini tidak cacat hukum dan lumrah di banyak lembaga sejak dahulu kala. Pandangan ini disampaikan Plt. Sekretaris Utama BPIP Karjono Atmoharsono. "Pemberitaan yang mempermasalahkan ex officio Ketua BRIN […]

Read More
Nasional

Demokrat Kubu AHY Kasih Dua Opsi ke Moeldoko: Mundur atau Kehilangan Kehormatannya

Juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menyikapi sengkarut masalah yang dialami kubu Partainya yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu KSP Moeldoko. Diketahui, kasus yang hingga kini masih bergulir di kubu Partai berlogo Mercy tersebut yakni mengenai upaya pengambialihan partai dari KSP Moeldoko melalui Kongres Luar […]

Read More