KPK Diminta Transparan Usut Kasus Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta profesional dan transparan dalam mengusut kasus suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. KPK jangan menjadikan pengusutan kasus Azis sebagai dark number (nomor gelap) atau pengusutan tanpa kejelasan hasil akhir. “KPK harus transparan dan akuntabel dalam mengungkap bagaimana asal muasal, mata rantai Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial bisa bertemu dan memberikan uang kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Mengapa harus bertemu di Rumah Jabatan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Bagaimana distribusi uang suap dan siapa saja penerima uang haram itu di KPK,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Ia menanggapi rencana pemeriksaan Aziz oleh KPK pada Rabu ini. Dia menyebut, putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK bisa dijadikan bukti memperkuat kasus dugaan keterlibatan Robin dan Azis Syamsuddin dalam suap dengan Syahrial. Pada persidangan etik tanggal 31 Mei 2021 lalu, Dewas telah memutus Robin bersalah melanggar etika dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat dari penyidik KPK.

Pada sidang itu, juga mengemukakan adanya suap yang dilakukan Azis kepada Robin untuk mengawasi saksi Aliza Gunado dalam perkara korupsi di Lampung Tengah yang ditangani KPK. Petrus menilai apa yang dilakukan Azis bersama Robin merupakan gabungan beberapa tindak pidana (samenloop atau concursus idealis). Berbagai tindak yang dilakukan seperti permufakatan jahat yang melanggar UU Tipikor, Pasal 15.

Kemudian ada pemberian atau penerimaan suap yang melanggar Pasal 5 14 dari UU Tipikor. Tindakan lain adalah adanya pertemuan dengan penyidik KPK saat perkara diproses KPK. Tindakan itu melanggar pasal 65 dan 66 UU KPK. Kemudian perbuatan merintangi penyidikan dan penuntutan yang melanggar Pasal 21 dari UU Tipikor.

Petrus meminta KPK menghentikan modus membuat suatu perkara menjadi dark number. Pasalnya, kata dia, ada perkara perkara di KPK mangkrak dengan alasan sulit pembuktian, lalu perkara menjadi "dark number". Praktek semacam ini sering dilakukan dengan tujuan melindungi pelaku dalam kasus kasus korupsi tertentu.

“Kasus suap terhadap Robin, tidak boleh dipakai untuk menutup perkara pokok tindak pidana korupsi jual beli jabatan yang disangkakan kepada Syahrial. Jangan sampai dipakai menutup penyidikan perkara korupsi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin,” tutup Petrus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Eriko: PDIP Siap Bantu Anak Muda Indonesia untuk Dapatkan Beasiswa LPDP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga menyatakan pihaknya siap menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya para pemuda Indonesia, yang ingin memperoleh kesempatan memperebutkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kata Eriko, pihaknya akan menyampaikan kepada LPDP apabila ada calon mahasiswa tidak lolos seleksi beasiswa. Sehingga mereka juga bisa mengajukan lewat PDIP. […]

Read More
Nasional

Plt. Sestama BPIP: Rangkap Jabatan Tidak Cacat Hukum dan Lumrah

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sudah resmi menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Rangkap jabatan alias ex officio ini tidak cacat hukum dan lumrah di banyak lembaga sejak dahulu kala. Pandangan ini disampaikan Plt. Sekretaris Utama BPIP Karjono Atmoharsono. "Pemberitaan yang mempermasalahkan ex officio Ketua BRIN […]

Read More
Nasional

Demokrat Kubu AHY Kasih Dua Opsi ke Moeldoko: Mundur atau Kehilangan Kehormatannya

Juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menyikapi sengkarut masalah yang dialami kubu Partainya yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu KSP Moeldoko. Diketahui, kasus yang hingga kini masih bergulir di kubu Partai berlogo Mercy tersebut yakni mengenai upaya pengambialihan partai dari KSP Moeldoko melalui Kongres Luar […]

Read More