DAFTAR Bansos selama PPKM Diperpanjang, BST hingga BLT UMKM, Ini Besaran dan Jadwal Penyalurannya

Berikut besaran dan jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) setelah kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Seiring dengan penerapan kebijakan tersebut, pemerintah terus mengoptimalkan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat yang terdampak. “Untuk mengurangi beban masyarakat akibat Covid 19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil,” ujarnya, dikutip dari laman presidenri.go.id. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan sejumlah bansos yang diberikan kepada masyarakat selama PPKM Level 4.

Pemerintah menambah manfaat Kartu Sembako sebesar Rp 200 ribu selama dua bulan untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, Kartu Sembako PPKM yang diberikan kepada 5,9 juta KPM baru yang merupakan usulan daerah. Masing masing KPM memperoleh sebesar Rp 200 ribu per bulan selama enam bulan.

Bantuan Sosial Tunai diperpanjang untuk dua bulan yakni Mei Juni 2021. Bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan ini disalurkan pada bulan Juli 2021. Sehingga, penerima Bansos Tunai akan menerima Rp 600 ribu sekaligus.

Alokasi Bansos Tunai yakni sebesar Rp 6,14 triliun untuk 10 juta KPM. Pemerintah juga melanjutkan Subsidi Kuota Internet hingga akhir 2021. Ini akan dinikmati oleh 38,1 juta pelajar dan tenaga pendidik dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5,54 triliun.

Kemudian, pemerintah melanjutkan diskon listrik selama tiga bulan yakni pada Oktober Desember 2021. Adapun besarannya yakni Rp 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Pemerintah juga melanjutkan Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama tiga bulan pada Oktober Desember 2021.

Bantuan itu untuk 1,4 juta pelanggan, dengan total Rp 420 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Prakerja serta pemberian Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh (BSU). Bantuan Subsidi Upah ini besarnya Rp 8,8 triliun dan sisanya Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada Kartu Prakerja.

Bantuan Subsidi Upah diberikan kepada pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan untuk PPKM Level 3 dan Level 4. Pemerintah juga memberikan bantuan beras masing masing sebanyak 10 kilogram untuk 28,8 juta KPM. Penyalurannya akan dibagi dua tahap, tahap pertama disalurkan kepada 20 juta KPM dan tahap kedua kepada 8,8 juta KPM.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pertama, berupa penambahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang akan diberikan kepada 3 juta orang penerima baru. Masing masing penerima akan mendapatkan Rp 1,2 juta.

Kedua, berupa pemberian Bantuan untuk Warung atau Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak satu juta penerima yang masing masing mendapatkan Rp 1,2 juta. Bantuan akan dibagi bagikan melalui TNI dan Polri. Sehingga, diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai, terutama di wilayah wilayah PPKM Level 4.

Selanjutnya, pemerintah memberikan bantuan untuk dunia usaha selama PPKM Level 4. Pertama, pemberian insentif fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Kemudian, akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak, termasuk transportasi, HoReKa, dan pariwisata.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Eriko: PDIP Siap Bantu Anak Muda Indonesia untuk Dapatkan Beasiswa LPDP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga menyatakan pihaknya siap menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya para pemuda Indonesia, yang ingin memperoleh kesempatan memperebutkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kata Eriko, pihaknya akan menyampaikan kepada LPDP apabila ada calon mahasiswa tidak lolos seleksi beasiswa. Sehingga mereka juga bisa mengajukan lewat PDIP. […]

Read More
Nasional

Plt. Sestama BPIP: Rangkap Jabatan Tidak Cacat Hukum dan Lumrah

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sudah resmi menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Rangkap jabatan alias ex officio ini tidak cacat hukum dan lumrah di banyak lembaga sejak dahulu kala. Pandangan ini disampaikan Plt. Sekretaris Utama BPIP Karjono Atmoharsono. "Pemberitaan yang mempermasalahkan ex officio Ketua BRIN […]

Read More
Nasional

Demokrat Kubu AHY Kasih Dua Opsi ke Moeldoko: Mundur atau Kehilangan Kehormatannya

Juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menyikapi sengkarut masalah yang dialami kubu Partainya yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu KSP Moeldoko. Diketahui, kasus yang hingga kini masih bergulir di kubu Partai berlogo Mercy tersebut yakni mengenai upaya pengambialihan partai dari KSP Moeldoko melalui Kongres Luar […]

Read More